SG vs Senat Dalam Kubangan Involusi

(tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili siapapun kecuali pemikiran penulis)

Beberapa waktu terakhir, dunia kemahasiswaan di Kampus UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta sedang mengalami anomali. Secara terus terang, saya dapat menyebutnya “pertarungan” antar system organisasi kemahasiswaan. Kalangan mahasiswa merasa harus mempertahankan system student government  (SG) yang dirasa dibangun atas keringat dan sejarah mahasiswa sebagai refleksi keinginan praktik demokrasi di kampus yang dibungkam selama Orde Baru. Dan kalangan birokrat kampus mencoba menawarkan dengan sangat getol apa yang disebutnya sebagai system senat mahasiswa.

SG dipertahankan merupakan hal yang wajar. Karena Ia mempunyai tonggak sejarahnya sendiri. Dari sekitar tahun 2000 sampai akhir 2010, SG sendiri mengalami evolusinya. Dari mulai belum di terapkannya system multipartai, Parlementiary trasehould, sampai ke calon independent untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi versi SG membutuhkan ongkos yang lumayan jika ditinjau dari “kantong mahasiswa”. Pemasangan spanduk, strategi kampanye yang membutuhkan banyak dana baru-baru ini merupakan fakta yang terjadi. Dan paling baru adalah kekisruhan pemilihan presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Dan tidak hanya sekali. Saat Rektorat mencoba melerai, itupun akhirnya bukan bagian dari solusi. Keadaan seperti ini yang menjadi alas an kuat rektorat tetap “nafsu” untuk menerapkan system senat mahasiswa sebagai “solusi vertical” yang setengah wajib karena ada SK yang konon melegalkannya. Tarik ulur ini masih terjadi sampai saat tulisan ini dibuat. Saya sendiri tidak tahu bagaimana jeluntrungannya. Setahu saya sudah ada BEM Fakultas yang sudah menjadi “proyek percontohan” system senat mahasiswa. Sebelumnya sudah banyak dilewati workshop keorganisasian mahasiswa sebagai wujud “pencerahan” system senat, bahkan hampir lebih dari 3 kali pergantian kepemimpinan SG dilakukan. Namun, belum ada kesepakatan bulat dari kedua belah pihak.

Apa yang bisa kita kaji dari wacana diatas adalah bagaimana komunitas kampus dapat sedemikian alot untuk dapat duduk bersama, apa yang kita bisa dapat kaji dari persoalan yang duduk dibalik kealotan itu?. Saya terus terang bukan yang membela salah satu dengan membabi buta, walaupun saya sudah merasakan bagaimana SG menutut saya belajar berfikir dewasa, baik secara akademis, politik dan intelektual. Atau mungkin karena saya juga belum pernah berkecimpung secara “live” sebagai pelaku system senat mahasiswa anjuran rektorat. Saya mengakui bahwa banyak yang harus diperbaiki dari SG, itu pasti. Dan saya yakin system senat tidak kebal dari kelemahan. Apalagi saya dengar dari banyak sumber, system senat mahasiswa lebih kental nuansa “nkk/bkk”, yang memakruhkan aktifitas pembelajaran politik di kampus. Mungkin rektorat jengah, saya juga kurang tahu. Kenapa kemudian tidak ketemu?itu pertanyaannya. Kalo saya boleh mengkamarkan, ada beberapa gejala yang timbul. Pertama adalah gejala “mempertahankan kemapanan”. Ada beberapa area yang sangat bersinggungan yang ada di yuridiksi “kekuasaan” SG (mahasiswa) dan Rektorat/ Dekanat (Birokrasi). Yang satu merasa dia memiliki kekuasan sebuah pemerintahan mahasiswa (Government), yang satu lagi merasa areanya dilanggar, karena merasa dialah penguasa kampus sebenarnya. Mereka tidak nyaman jika harus stabilitasnya dalam berkuasa terganggu. Dalam beberapa kesempatan bahkan terancam. Itu yang pertama.  Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai komunitas kampus, terjebak dalam “Involusi tekstual” (meminjam kata-kata Goenawan Muhammad dalam Emansipasi: Ngelmu Kuwi.., 2011) dalam menemukan consensus. Kedua belah pihak mengacu pada masing – masing teks sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Argument-argumen dalam diskusi yang bertujuan menemukan consensus berujung pada apologi. Keduanya cenderung nyaman dengan kedalaman idealismenya. Teguh pada “imannya “ masing-masing tanpa perlu tahu keadaan praksis dari ide tersebut. Kalaupun ketemu dalam satu kesepakatan tertentu, tapi dijalankan setengah-setengah atau bahkan menjadi kesepakatan bibir saja karena sudah lelah berdebat. Akibatnya operasionalisasinya menjadi tidak jelas. Ketiga adalah kegagapan kedua belah pihak melihat permasalahan yang lebih besar. Apa itu?pentingnya membangun dunia organisasi mahasiswa sebagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) sebagai bagian yang integral dari suatu system perguruan tinggi dengan keluaran Sarjana yang tidak hanya mumpuni secara akademis dan intelektual, tetapi juga turun ke bumi melaksanakan dharmabaktinya sehingga punya impak social dan politik. Tidak tinggal di menara gading kesarjanaannya. Kegagapan tersebut tentu akibat kamar-kamar gejala sebelumnya, motif kekuasaan, dan involusi tekstual. Keadaan ini diperparah dengan mandeknya gerakan masyarakat sipil untuk mendorong percepatan kesepakatan yang diambil akibat kurangnya pendidikan politik.

Apa akibat semua ini? Organisasi Kemahasiswa sebagai sekolah kecakapan social dan politik menjadi tidak jelas. Jangan bertanya lagi tentang bagaimana mengejar kemampuan dengan perguruan tinggi lain. Dan tentu saja, tidak lebih baik jika kita bertanya saat ini, dimanakah posisi mahasiswa UIN Jakarta dalam percaturan nasional??. Atau bagaimana sarjana keluaran UIN Jakarta dengan model kekisruhan organiasi kemahasiswaan saat ini?. Bagi mahasiswa yang “lempeng, kuliah pulang setelah lulus pengen kerja” mungkin tidak terdapat obligasi yang siginifikan untuk mempertanyakan. Mungkin yah..karena saya masih mendengar “ih gila, kalo lo mau masuk kerjaan A, lo harus bersaing ama lulusan PTN BHMN A, B, C, D. Atau masa dari lulusan dari BHMN X diutamakan. Atau bahkan, ada cerita; eh bro masa gw wawancara, UIN yang mana yah?malu gw, ujungnya owh..yang rektornya K H itu yah??. Dan ini di certain??, arghhh, bagi saya: deal with that guys!!!you have grown up, already. You show your skill then!! Except  you don’t have one. Ini bukti ketidakmampuan pendewasaan berpikir ketika proses menjadi sarjana dilakukan. Dan itu tidak didapat secara maksimal hanya dari seruang kotak kelas dengan satu dosen ngomong di depan. Perlu adanya system pendukung, dan organisasi kemahasiswaan menjadi salah satunya. Kita semua harus memikirkannya secara tepat dan progresif. Dan Pihak Universitas bertanggung jawa atas kualitas lulusannya, bukan hanya diukur dari variable akademis semata, namun kecakapannya mengelola keadaan dan menjadikannya peluang. Jika tidak, kita ramai-ramai melihat lulusan kita bermental jongos.